KP3S, Anggota DPRD Mendukung Pemekaran NTB, Aktivis Mewakili Aspirasi Masyarakat NTB.

Bima ~ Media Aspirasi ~ Pengurus komite pemekaran provinsi Pulau Sumbawa, ( KP3S ) pada hari Rabu (18 Agustus 2021) kemarin,  melakukan kunjungan silaturahmi dan sosialisasi ke kantor DPRD Kabupaten Bima. 


Dalam kunjungan ini pengurus KP3S diterima oleh wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Bima Muhammad Aminullah dan wakil ketua 2 DPRD Kabupaten Bima Yasin, dalam pertemuan ini penasehat KP3S profesor Burhan, mengagendakan. Menyampaikan bahwa proses pengusulan Pulau Sumbawa untuk menjadi provinsi sendiri yang terpisah dari provinsi induknya NTB.


Bahwa untuk persyaratan sudah punya secara administrasi dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang dan aturan yang berlaku, hingga kini menunggu pencabutan moratorium tentang pemekaran daerah oleh pemerintah pusat.

Sementara itu Dr Hadi Sanusi Sp.OG selaku Ketua KP3S mengatakan percepatan realisasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa haruslah menjadi perhatian semua pihak yang ada di pulau Sumbawa maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembentukan Provinsi baru tersebut.


"Oleh karenanya, ia berharap seluruh elemen yang ada harus bersatu mendukung proses percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa," Tandasnya Sanusi.


ini menanggapi hal tersebut wakil ketua 1 dan wakil ketua ll DPRD Kabupaten Bima menyatakan siap mendukung apa yang telah dilakukan KP3S dalam mewujudkan cita-cita masyarakat kelas bawah untuk bisa memiliki provinsi sendiri, Bahkan ke-21


Muhammad Aminullah menyampaikan,"pihaknya akan coba mengusulkan adanya alokasi anggaran khusus Untuk mensupport percepatan pembentukan Provinsi plus bawah ini tahun berikutnya kita dalam rangka memperjuangkan," Ungkap Aminullah.


Bagaimana ini sedang terjadi, sekarang kita mendukung berupa ide dan gagasan tidak ada perbedaan antara kita semua hal ini penting sekali baik ide gagasan kita dan memang perlu anggaran,"paparnya wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Bima. 


Menyikapi dinamika perjuangan pemekaran propinsi pulau sumbawa yang lagi di perjuangkan oleh pejuang, sangat luar biasa perlu di dukung bersama dan di dorong bersama demi terwujud nilai perjuangan yang di perjuangkan, pada hari Kamis (19/08/2021).


Berbagai upaya dan terobosan sudah di lakukan tinggal menuju bisnis yang akan di teken oleh mendagri dan berbagai pihak yang berkompeten dalam kajian kelayakan untuk di rumuskan dalam berita acara penetapan pemekaran propinsi NTB .


Salah satu aktifis dan pengiat anti korupsi saudara gunawan S.sos mengatakan, bahwa setiap komponen harus terlibat dalam mendukung pemekaran propinsi NTB dari berbagai aspek, lebih khusus DPRD dan kepala daerah yang ada di pulau sumbawa saat ini dalam hal pembangunan prasyarat utama yg harus di penuhi dan di perjuangkan untuk di tindak lanjuti.


"Salah satunya pembangunan rumah sakit propinsi pulau sumbawa dan perguruan tinggi Negeri di pulau sumbawa, masyarakat penting dalam mendukung perjuangan yang di perjuangkan oleh para pejuang yang giat dan semangat untuk bagaimana terwujudnya pemekaran tersebut," Ucapnya.


Dan harapan besar saudara gunawan S.Sos menyatakan juga bahwasanya propinsi yg di perjuangkan saat ini agar di Namakan propinsi pulau tengah berderetan dengan Nama propinsi yg sudah ada , NTB, NTT, NTT ( NUSA TENGARA BARAT)( NUSA TENGARA TENGAH) ( NUSA TENGARA TIMUR ). 


"Di lihat dari nama NUSA TENGARA TENGAH karena berada di wilayah tengah-tengah NTB dan NTT ini pas dan tidak didominasi oleh satu nama daerah di yang ada di NTB ( propinsi pulau dumbawa) dalam proses perjuangan saat ini,"Tandasnya Ghun.


Di satu sisi saudara fadlin S.Sos menyatakan bahwa tidak sepakat kalo Nama salah satu daerah yang ada di wilayah untuk di mekarkan ( pulau sumbawa).


Sebab perjuangan yang besar bukan saja satu daerah, akan tetapi di perlukan semua komponen berjuang untuk pemekaran baik itu perjuangan moril dan material, "dan satu harapan besar agar Nama yang di sepakati harus di liat dari sudut pandang nilai perjuangan semua unsur dan sepakat untuk di Namakan provinsi pulau tengah (PPT) ," ujar dia.


Pernyataan kedua aktivis yang menentang secara tegas mewakili suara masyarakat saat ini dan kalaupun di paksakan, untuk nama propinsi yang di mekarkan satu nama daerah ( propinsi pulau sumbawa). 


"Itu mencederai perjuangan bersama seluruh unsur dan elemen yang tidak kenal lelah dan pasrah dalam kurun waktu sungguh begitu lama, untuk memperjuangkan di tingkat DPRI DAN PRESIDEN," pungkasnya Fadlin. (Aryadin/MA/07).