Geopark dan Biospher Adalah Milik Serta Untuk Masyarakat Lokal, Bukan Milik Timsus


Mataram ~ Media Aspirasi ~ Aktivis Sasambo, Minggu (22/08/2021). Mengikuti perkembangan progress program unggulan sektoral NTB Gemilang yang kita cintai ini, banyak hal yang patut diangkat menjadi ladang i'tibar dan islah. Ditengah euforia milenial 5.0 (the next millenial generation in free information available), ditengah konstelasi pandemik yang merajam aktivitas ekonomi centang perenang.


Melihat perkembangan geliat pembangunan daerah provinsi NTB yang dirajut diatas sepuluh Kabupaten dan Kota, lima distrik masing-masing di Pulau Sumbawa, dan juga di Pulau Lombok yang ibaratnya Nasib Tetangga Bali itu.


Adalah Media Aspirasi webcom berita online ini menggugah pemerhati dan Mitra SDGs, untuk menyampaikan beberapa persepsi dan aspirasi. Bilkhusus dari berita awal Maret 2021 tentang gugatan refleksi utilitas dari salah satu pemangku Taman Bumi di NTB.


Ialah Raden Martawi Sembahulun yang mewakili suara para juru kunci pasak gumi Sasak Sangkabira. Beliau bicarakan nihilnya kontribusi kemanfaatan Geopark dan Biospher Rinjani-Lombok bagi daerah provinsi dan kabupaten kota dilingkar kawasan, mulai dari Sembalun Sambelia Bayan Gangga Tanjung Mataram Batukliang Mandalika Tanjung Ringgit hingga Aikmel Sapit dan Pringgasela. Para tokoh yang ada di Group Aktivis Sasambo terutama mangku NGO yang profesional tidak menggantungkan hajat hidupnya pada anggaran daerah, mereka semua tetiba bersuara nyaring melebihi kuartal kesungkanan.


Lanjutnya, Bahwa kini banyak BUMD dan LNS di NTB yang layaknya perlu dikritisi, bukan karena hanya hak aspirasi masyarakat yang kini diplesetkan sebagai nyinyiran oleh para gelandangan politik itu, tetapi lebih pada suatu hak menilai dan menyuarakan pendapatnya, bahwa NTB ini masih layak dianggap milik bersama bangsa Sasambo, dimanapun mereka berada.


"Meminjam istilah Deputi Kementerian Koordinator bulan Agustus 2019 di Aula Hotel Lombok Raya, adalah program unggulan sektoral yang tidak memiliki kontribusi yang terukur secara utilitas, layak disebut sebagai ikhtiar taklid bahkan program mubazir seperti menggarami air laut," Ungkap Raden.


Raden, Puluhan milyar anggaran dari uang rakyat dihamburkan untuk event-event seremonial, hampa dari kemanfaatan dan value added. "Istilah mantan Kepala Bappeda diibaratkan sebuah pertunjukan, dia yang pentas dia yang nonton, dia yang tepuk tangan dia pula yang memberitakan dengan wah padahal hanya berampas sampah," ucapnya dengan nada sindiran. 


Percakapan Group Aktivis Sasambo itu layak didengarkan oleh mereka yang mengaku Pejabat Publik, termasuk mereka yang masih memiliki urat malu untuk disebut sebagai birokrat. Tengoklah begitu banyak program unggulan sektoral Pemprov yang kesannya dianggap sekedar proyek oleh si eksekutor kegiatannya, hanya meninggalkan espeje aspal dan nihil dari monev.


Ada banyak festival, ada banyak pengadaan, ada banyak juga jenis pencairan tunai atas nama proposal siluman dan bansos jatah latah. Lantas gaung kata 'parameter ukuran outcome kegiatan' yang dulu didengungkan sedari pertama, ibaratnya cuma hentakan awal bak pelakor yang panas-panas tahi ayam. Kita seakan lupa, bahwa jejak berita zaman milenial akan tetap terarsip, tidak seperti zaman kolonial yang dilupakan bak terasi atau selotip.


Ada apa dengan ke-NTB-an kita akhir-akhir ini, mengapa kesannya ada sekumpulan orang-orang yang berkubu-kubu memggantang asap menggunting lipatan? Tengok di Udayana, ada kubu Abi adapula kubu Ubi. Di Langko ada kubu aset ada kubu bansos, bahkan ada kubu sampah dan kotoran sapi. Lucunya, kubu-kubu ini mengelitkan dirinya seolah orang suci melengos gaya, padahal bongkol jagung menukik telanjang dipinggir sungai.


Kali ini Media Aspirasi mengulas tuntas tentang satu hal kecil tapi asyik dikunyah ditengah hiruk pikuk suara klakson pedagang keliling yang melintas bolak balik menjajakan produk lokal nya yang kalah saing dengan si Sopi dan si Alpa.


Media Aspirasi kembali tergelitik dengan ulasan Ama Sama'i La Umar, pengampu suara rakyat centang perenang NTB, melanglang buana dari Sape hingga Labuhan Carik.


Inilah reportase bincang Kedai NTB bersama HM Lebu dan kawan-kawan Aktivis Sasambo.


Bermula dari lintasan berita yang terkini adalah banyak nya perusahaan yang mendapatkan 'izin aspal' dan 'amdal terpal', sebagai buah getir kontet dari jargon Investasi yang tengah digenjot ditengah euforia Industrialisasi NTB Gemilang.


Ada perusahaan pemasok bahan bangunan korban gempa, ada juga bqnyaj bendera usaha event organizer, belum lagi perusahaan Karbitan yang dipakai untuk mengeksekusi ratusan PL di Dinas Nganu. Nun jauh disana terlihat berbagai jenis bendera pinjaman, maupun bandrol aset penjamin. Yang terakhir ini terlihat banyak yang tak terurus, halamannya ditumbuhi ilalang dan dihinggapi belalang, tapi jangan heran nanti hilang dari daftar aset daerah ala mukswa bukan kepalang.



Kembali ke topik reportase Media Aspirasi kita guys, yang menjadikan pemantik berita ini sehingga dimuat sebagai reportase aspirasi masyarakat kali ini adalah sebuah lecutan dari sidak Anggota DPRD Kabupaten Bima di sekitar kawasan Tambora Samota. Bang Mukhlis si Wakil Rakyat yang cukup kritis dan idealis mewakili Dou Ra Dana Mbari itulah yang menjadi awal mula tertarik nya Aktivis Sasambo menelisik perihal tumpulnya aspek absyah banyak bendera perusahaan yang eksis di NTB ini.


Konsentrasi perhatian para aktivis NTB itu bukan terkait dengan kedok perusahaan Divertasi Saham Newmont yang telah dibubarkan dengan jejak Komisi itu. Bukan pula tentang puluhan perusahaan kopi tebu sapi sampai penebang pohon di Kawasan Tambora Samota, apalagi membicarakan usaha-usaha liar pengepul dan penyalur bahan mentah lokal Pulau Sumbawa yang jauh dari retribusi dan cross check inventory and activity itu. Jauh pula topik Badan Usaha Milik Daerah yang dipertanyakan prestasi dan prestisenya oleh Aktivis Progressif yang Media ini belum siap langsung melakukan investigasi mendalam.


Ini adalah reportase kecil Media Aspirasi tentang perusahaan tambak di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, disekitar kawasan konservasi yang dimiliki oleh calon Provinsi Pulau Sumbawa.


Bagaimana tanggapan HM Lebu atas nama Koordinator Aktivis Sasambo tentang hal ini?

"Kok bisa dalam kawasan geopark terdapat perusahaan yang tak berizin. Konsep SDGs Geopark dan Biospher Tambora (dan KSPD Samota) yang disusun oleh Aktivis SASAMBO unsur Matabumi bersama Pak Badrul Munir (Mantan Wagub) menempatkan misi Konservasi (Pelestarian) sebagai pilar kedua SDGs".


Sejawat tonggak utama Sasambo, rekan HM Lebu yang dihubungi via seluler menimpalinya. Betapa dulu sangat susah merintis Program Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) di lingkar kawasan Rinjani (Lombok), serta Tambora/Samota dan Sangiang dsk di Pulau Sumbawa. Visi SDGs berpilar pada tiga misi EKO (Edukasi, Konservasi, Ekonomi), mendayagunakan tiga diversity sebagai pondasi yaitu potensi keanekaragaman ABC (Abiotik/Geo/Alam, Biotik/Hayati/LH, Culture/Localwisdom).


Sertifikat global Biospher Tambora Samota itu di ibaratkan lisensi. Umpamanya sebuah daerah memproduksi celana jeans lokal yang sulit laku karena mereknya tidak popular walaupun kualitas hebat. Maka melalui Sertifikasi UNESCO Global Biospher Tambora Samota, dan Sertifikat Geopark Nasional, sertifikasi itu seperti hak lisensi 'Levis' bagi jeans lokal, merek nya yang paten melalui selembar sertifikat itu harusnya bisa dimanfaatkan dengan inovasi dan kreativitas memajukan kawasan daerah dan penumbuh kembangkan ekonomi masyarakat. Belum lagi kedudukan sebagai KSPD (Kawasan Strategis Pariwisata Daerah) yang memang sudah dijamin Perda Ripparda 11 KSPD NTB Tahun 2013. 


Harusnya semua 'grade' yang menisbatkan prospek apportunity kawasan unggulan tertentu itu, sudah merupakan modal yang begitu besar untuk mendukung visi misi NTB Gemilang ini.


Cukup ironis memang mencermati kelakuan cecunguk lingkar kolam kekuasaan saat ini, mau di tingkat Kabupaten dan Kota, lebih-lebih tingkat Provinsi sampai Pusat. Mereka semua dikenal dengan predikat "Buzzer", yaitu metamorfosis dari kecebong yang dikoordinir para makelar timses dan sponsor kuntilanaknya. 


Sebagaimana ditanggapi oleh Bang Samin, pemerhati lingkungan dan pelaku pemberdayaan kepemudaan di STISIP Bima. Jika jabatan Manajer dan General Manager cuma dijadikan ajang narsis di medsos, sedangkan kinerja dilapangan cuma khabar burung dan kiba-kibu minal gawu, ngapain gelar dan ijazah dibanggakan, itu sekedar penanda pernah sekolah kata Rocky Gerung. 


Aktivis BEM se-Pulau Sumbawa pernah mendiskusikan tentang hal Geopark dan Biospher di NTB ini bersama BEM se-Pulau Lombok sewaktu FGD di Kafe Bawah Pohon Mataram beberapa waktu lalu. Pengelolaan pasak bumi Rinjani Lombok dengan Tambora Samota ini ibarat kata mantan Kepala Bappeda itu di istilahkan "Sebelas Duabelas", mirip sirip giring miring. Bukan rahasia lagi bahwa di kedua Taman Bumi NTB ini telah terjadi pembajakan kepengurusan Badan Pengelola nya. 


Orang-orang lama hasil seleksi resmi, telah mengabdi meletakkan pondasi program SDGs terbaik diakui Pemerintah Pusat, bahkan menjadi percontohan Asia Pasifik, kini tersingkirkan oleh barisan KKN warisan kolonial domestik kloningan picak gumirang. 


SDM amatir menggantikan para pucuk bumi, bahkan yang lebih picik adalah Taman Bumi Rinjani-Lombok, bagaimana bisa mencapai dayasaing kalau program-program unggulan dikendalikan oleh SDM bukan asli daerah? Pantas saja NTB menjadi Nasib Tergantung Bali khan. 


Dari aspek normatif juga semua pihak sudah mahfum, bahwa bagaimanapun topeng yang dikenakan, jika. masih terjangkit virus keturunan dan antek KKN (Kolusi Korupsi Nepotisme), jangan harap ada keberkahan, apalagi ini menyangkut branding kawasan, pelambang kualitas pengelolaan kawasan strategis.


Setali tiga uang juga terjadi dalam perekrutan Dewan Pelaksana Geopark dan Biospher Tambora Samota, nasibnya sama dibajak oleh kubu kembaran umi dan cumi, kumparan abi dan ubi. Pokja Geosite Kecamatan Sanggar yang sering menjadi narasumber berita Lingkungan Hidup media ini menyampaika : "Pantas saja kerjaannya sekolah terus cari gelar, gak bisa pintar sampai tua sakolah tarus. Khan gak lucu kalau dianalisis dengan parameter increase produktivitas human resource". Demikian pungkas Bang Samin dan Bang Gun yang diamini Roby Sarae Nduha.


Publik di era digital dan gebiar medsos ini sudah bisa melakukan kontrol visual dan data based information. Kudu tambah penting menempatkan SDM terbaik sebagai pemantik dayasaing daerah ini, bukan sekedar penampungan eks timses balas budi kepada cebipang yang narsis asbun Nato.


Kenyataannya yang kita amati, Dewan Pelaksana Geopark dan Biospher Rinjani-Lombok itu rata-rata haus event untuk mencari perhatian walaupun tak.pernah dilakukan audit eksternal terhadap seluruh anggaran kegiatannya. 


Di Geopark dan Biospher Tambora Samota ini ibaratnya masih mengigau, seolah-olah bingung, ambigu dan terpaku ditempatnya dalam waktu lama. Publik wajar menilai, apakah SDM yang ditempatkan oleh Gubernur ini apa memang cuma bagi jatah kerja bagi eks timses dan para buzzer atau memang stok SDM nya cuma segitu. Istilah Pak Agus di LPP itu dilabeli dengan kualitas tenaga kerja hanya siap cuap, doyan suap, tidak siap sigap.


Sesungguhnya sangatlah mudah menarik benang emas demi menyelamatkan filosofis pasak bumi Rinjani di Pulau Lombok, Lombok dan Tambora Samota Pulau Sumbawa ini. 


Cobalah sekali-sekali Gubernur mengumpulkan Sekda Pemprov NTB selaku Ketua Dewan Pengarah dua geopark dan biospher ini, duduk bareng dengan pucuk eselon Pemprov yang pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda maupun mantan Tim Percepatan dan para mantan General Manager lama yang lebih berpengalaman.


Sebab kenyataannya, walaupun ibaratnya tinggal mengangakan mulut menunggu suapan makanan, tetap saja pengelolaan geopark dan biospher Rinjani dan Tambora itu seperti keliling sinar buta, ini terjadi sejak keduanya dikuasai oleh para penggarong yang masuk tanpa test kelayakan kompetensi dan skill, hanya mengandalkan bendera sekte dan dukungan mete.


Banyak NGO dan Institusi yang pernah bermitra dengan kedua Taman Bumi NTB ini kini memandang picik kebijakan Gubernur NTB Gemilang. Apakah karena kebablasan mengalokasikan kewenangan kepada sirip serepnya, ataukah memang terjadi "pembajakan" oleh para "kubu ex" yang dikenal cukup lihai berdiri dua tiga kaki di berbagai lorong birokrasi Pemprov ini.


Media Aspirasi pernah melakukan wawancara dengan mantan Tim Percepatan Geopark dan Biospher Rinjani-Lombok maupun Tambora Samota. Beberapa pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya itu mengaku sangat kecewa dengan proses restrukturisasi dan eksistensi barisan baru di Rinjani dan Tambora yang kini karbitan.


Bahkan Raden Satria, salah satu pengurus AMAN (Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara) dan Rinjani Institut mengatakan :

"Adalah lucu bagi khalayak yang mengetahui duet duo Doktor ini malah menganulir aspek produktivitas dan profesionalitas.


Sudah tiba saatnya masyarakat dan rakyat lingkar Tambora Samota untuk bangun bangkit lebih kritis mengawal program-program unggulan NTB Gemilang. 2019-2021 ini dst sebenarnya tinggal melanjutkan ikhtiar-ikhtiar sebelumnya yang begitu sulit dirintis. 


Kenyataannya banyak sekali program SDGs sektoral yang begitu susah payah dirintis, kini hampir tiga tahun terakhir malah ironis, jalan mundur, tidak ada outcome dan kemanfaatannya bagi peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat."


Raden Satria yang pernah menyertai Assessment Tim UNESCO terhadap aspek Edukasi dan Konservasi di Ponpes Nurul Haramain ini menambahkan :

"Bukankah penanda manajemen Pemimpin Intelektual itu adalah menerapkan parameter science dan variabel increase yang ilmiah sebagai standard monev demi pencapaian target visi misi yang dicanangkan?".


Coba tengok Pariwisata halal, mana percontohan lokus kepariwisataan yang halal itu.


Desa Wisata, mana lokus percontohan Desa Wisata yang berhasil dibiayai ratusan juta per Dewi itu.


Geopark dan Biospher, berapa nilai kontribusi nya untuk perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing SDM lokal, mana nilai ilmiah SDGs UNESCO yang diterapkan untuk pencapaian Goals yang menjadi sasaran nya, dimana Geosite percontohan yang paling berhasil, berapa jumlah Pokja Masyarakat yang didampingi, Berapa situs yang dikelola untuk menghasilkan PAD dan merekrut tenaga kerja lokal.


Sudah ada gak sistem panduan kurikulum pendidikan yang lebih tematik dan siap kerja di terapkan sebagai proksi organisasi pendidikan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bla bla bla lihat parameter 14 Goals UGG itu, pelajari, kursus kalau masih amatir, jangan belagak jumawa padahal asbun dan cebi.


Masih banyak deretan kritik usul saran yang mestinya didengarkan demi memperbaiki jalur Gemilang yang ingin kita capai bersama. Semuanya adalah lambang adanya perhatian dan kecintaan unsur masyarakat Sasambo terhadap program unggulan sektoral NTB yang mereka harapkan. Apakah Industrialisasi, Ketahanan Sosial, ataukah Swasembada Pangan, Agribisnis, Ketenagakerjaan, Ekonomi Kreatif. Semuanya jangan sampai malah mundur dan kian pupus jauh dari parameter. Seolah-olah kini pemerintah berjalan mundur, NATO (Not Action Talk Only), asbun dan askut.


Raden Satria menambahkan : "Kita aktivis minta kepada awak media dan civitas akademika untuk melakukan publik observation, setidaknya menghasilkan rekomendasi kepada pengambil kebijakan pembangunan tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai aparat pemdes".


Bahwa investasi perusahaan yang tidak berizin seperti yang beroperasi sekitar kawasan Tambora Samota itu, justru seharusnya memberikan kontribusi peningkatan PAD, serta memperluas kesempatan kerja masyarakat lokal. Jika investasi dan Industrialisasi hanya menggusur lahan pencaharian warga lokal, merusak lingkungan, menciptakan konflik akar rumput; maka fungsi pengayoman dari pemerintah telah gagal. Layak diberikan mosi tidak percaya oleh rakyat yang mereka atasnamakan.


Semoga suara dan daya kritis serta Aspirasi kita tidak dianggap angin lalu, tidak cuma dianggap nyinyir oleh para buzzer dan cebi lingkar kolam.


Menutup Reportase Media Aspirasi kali ini, Aktivis Sasambo baik HM Lebu maupun Raden Satria menggarisbawahi : Bahwa kemajuan pembangunan sektoral tidak dapat diwujudkan dengan pembungkaman daya kritis masyarakat. 


Pencitraan keberhasilan pembangunan yang dipoles dengan parameter abal-abal dan narasi dempulan hanya akan menjadi boomerang bahkan kularat. Belajarlah dari guncangan dan goncangan, jangan terlalu jumawa mengangkat dagu, sementara si masyarakat miskin kian terpuruk dalam gelimangan hidup sebagai provinsi yang hampir seratus tahun lamanya seolah NTB adalah Nasib Tidak Baik, seolah-olah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nya merupakan Nasib Tetangga Bali.


Alangkah bijaknya jika setiap masukan dan saran serta aspirasi masyarakat itu dikumpulkan, dikalkulasi, difasilitasi.

Sekali-sekali mereka yang merasa dekat dengan kekuasaan, yang terbiasa merasa sok ngatur kebijakan Pemimpin Daerah itu harusnya merekapitulasi setiap masukan usul saran dan kritik yang membangun dari rakyat. Buatkan ceklist prioritas untuk ditangani dengan solusi.


Orang bijak mengatakan, kalah bisa daripada biasa. Mbuhu ra mbisa bagaikan kerbau dungu berbusa. Kalah gelar segulung oleh pengalaman segunung.


Untuk menjaring aspirasi selaksa yang dibutuhkan jika ingin beradab diberikan nasehat, tidak ada salahnya Gubernur memperbaharui Tim Pengkajian Kebijakan Multisektor, demi menjadi solusi dualisme yang menular dari atas hingga proksi terbawah yang sudah menggejala.


Bila perlu, jika memang para Buzzer dan Cebi masih diandalkan untuk menjaring informasi, jangan cuma bermain dempul dengan pencitraan media dan pemolesan berita, coba buka akses bagi publik untuk menyampaikan pendapatnya demi kemajuan daerahnya.


"buka nomor telepon khusus yang dapat diakses publik, atau email dan kotak saran; agar jangan ada lagi diksi pengkotak-kotakan sosial oleh proksi kekuasaan, sehingga pencerdasan kehidupan bangsa dan peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat dapatlah mewarnai dogma 'Gemilang NTB' yang dikoar-koarkan itu," Pungkasnya.


Kulil haq walaukaana minal murrath, Antum a'lamu bi umuri dunyakum (Salafus Shalihin).


Sajian Reportase Media Aspirasi, bekerja sama dengan Kedai Aktivis NTB.


Kayangan Pototano 28 Juni 2021.