Kondisi ini sering kita jumpai pada institusi pemerintahan level daerah yang mengelola kebijakan Dan program tetapi juga melanda unit unit satuan kerja yang menangani perencanaan teknis.
Tentu saja hal hal seperti ini tidak bisa dibiarkan berlanjut. Harus ada komitmen dari pemangku kebijakan agar sungguh sungguh memposisikan SDM perencana Sesuai dengan prinsip " the right man on the right place".
"Inkonsistensi kebijakan daerah dalam proses perencanaan, sampai-sampai pada titik pembangunan banyak dilatar belakangi karna perbedaan kepentingan sehingga memberi implikasi terhadap terhambatnya kemajuan daerah," Ujar Dia. bahwa ini sungguh ironis dan menarik di umbarkan pada publik.
Lebih Lanjutnya Pemuda, manfaat pembangunan kadang relatif minim bagi masyarakat setempat. Perencanaan daerah Saat ini belum bisa memecahkan persoalan yang dilematik ini.
"Memangkas inefisiensi bukan pekerjaan mudah. Tetapi juga tidak mustahil. Persoalannya terletak pada konsistensi Pemangku kebijakan ( Kepala Daerah) untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan ( Visi Misi )," Ungkapnya lagi.
Sangat dikawatirkan, bahwa. bima kini telah kehilangan pamor Karena tergolong daerah yang dipimpin oleh sekelompok manusia yang tidak Konsistensi antara ucapan dan perbuatan, anatara rencana dan pelaksanaan, antara norma dan realita.
Mengingat, Kita perlu ikhtiar untuk bangun dari keterpurukan. Mengidentifikasi simpul simpul yang menyebabkan inefisiensi anggaran daerah. Menyumbat kran kran kebocoran anggaran yang sengaja didesain oleh tangan tangan jahil tanpa perasaan.
Patut diduga sebagai mana mestinya pada Unsur-unsur, seperti di dalam pernyataan ini, dan publik perlu mengetahui secara jelas simpul simpul ineifesiensi anggaran daerah. Antara lain." Bupati_Wakil Bupati_ Bima (Eksekutif), Bappeda. Legislatif (DPR). BPKAD (Badan pengelola keuangan dan aset daerah)," Pungkasnya Pemuda berjiwa kritik. (Red/MA/Arif).
Posting Komentar