Warga Blokade Jalan Raya, Bupati di Duga Gagal Memimpin Bima, Membuat Hak Warga di Abaikan.

Bima ~ Media Aspirasi ~ Warga Kampung Sangia, kecamatan Sape Kabupaten Bima, hingga saat selasa (13/07/2021), masih memblokade Jalan Raya, yang menghubungkan lintas desa Sangia dan Bugis. Aksi warga tersebut dipicu dalam rangka menuntut tanahnya yang belum dibayar oleh pemerintah daerah kabupaten Bima.


Pantauan wartawan Media Aspirasi dilokasi, dalam aksi demo, salah satu warga massa Aksi, Yunus alias veribima Saputra, memberikan tanggapan, dan menyampaikan, aksi ini secara damai, dan mendesak bupati bima untuk menyelesaikan ini.


Lanjut Veri, kami meminta rasa hormat kepada bupati bima terkait dengan masalah tanah milik saudara Safrudin yang hanya lama digunakan untuk jalan raya. Makan aksi pembelokiran jalan lintas Sangia Bugis yang dilakukan oleh yang ingin mendapatkan keadilan pada, dengan beberapa prosedur yang telah dilakukan oleh saudara (Safrudin) belum ada keseimbangan dan pemilik tanah dari pihak pemerintah kabupaten Bima.


"Jangan sampai kami menilai bahwa (Setda) tidak mampu menyelesaikan, masalah-masalah rakyatnya. Maka hal ini patut diduga, bupati gagal memimpin bima dan harus memperlengkapi, karena sudah lewat masa waktu yang, dan di bubuhi tandatangan dalam kesempatan antara pemilik tanah dengan pemerintah," Ungkapkan Veriima Saputra.

"Bupati Bima gagal memimpin untuk memberikan satu kepastian keadilan bagi saudara Safrudin, agar penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat Bima. khususnya di kecamatan sape desa sangia dusun lewi ruma RT 20 RW 07".


"Apa gunanya pemerintah daerah kalau mereka tidak bisa memberikan kepastian untuk keadilan terhadap rakyat," Pungkasnya.


Pada kesempatan itu juga, pihak Pemerintah kecamatan atau pemerintah kabupaten Bima, tidak ada satu pun orang yang hadir di lokasi untuk memberikan tanggapan terhadap massa Aksi.


Atas kesepakatan bersama yang tidak ditepati, dalam surat perjanjiannya. Safrudin mengatakan, kami sebagai yang memiliki hak terhadap tanah yang diambil oleh pemerintah untuk pembangunan Jalan lintas desa Sangia dan Bugis kecamatan sape.


, dalam hal ini akan kembali memblokade jalan, untuk menuntut sebua perjanjian tersebut. Pastikan saja kami lakukan, sebagai yang memiliki hak tanah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk pembangunan jalan karena dicapai karena pandangan beliau sebagai tanah tidak merasa puas dengan hasil dan keputusan pemerintah daerah," ujarnya Safrudin, saat diwawancarai wartawan.


Safrudin menegaskan "apabila pemerintah kabupaten bima tidak mau pihak untuk menanggapi dengan serius, maka liha saja nanti, jalan raya ini akan kami garap. Ini seolah-akan ingin mengelabui kami sebagai masyarakat, bahwa dalam surat keputusan itu sudah jelas," ungkap dengan tegas 


Tambah Safrudin, kalau memang camat sebagai Pemerintah kecamatan, harus tunduk pada aturan dan perjanjian yang dibuatnya waktu itu, ini dengan harapan kami, jadi jangan bodohin beginilah panggang rakyat kalau memang di atas namakan rakyat," katanya, (Red/MA/6) .


Adapun berdasarkan, keputusan musyawarah, pada hari ini selasa tanggal (30/Maret/2021) bulan lalu, bertempat di ruang rapat kantor camat Sape, yang hadir oleh pihak bagian tata pemerintahan. Sekertaris daerah (SETDA) kabupaten Bima, Kabag Kerjasama Setda kabupaten Bima. Mantan camat sape, Kapolsek Sape, dan Danramil Sape, pemerintah desa sangiang, serta para pihak pemilik tanah telah melakukan musyawarah penyelesaian masalah pembukaan jalan lintas sangiang-bugis dengan kesepakatan sebagai berikut ; 


1. Kegiatan penutupan jalan di atas milik para pemilik lahan akan dibuka kembali pada hari ini tanggal (30/Maret/2021).


2. Jangka waktu yang diberikan dalam rangka penyelesaian masalah ini selambat-lambatnyau tiga bulan sejak berita acara ini.


3. Jika dalam waktu tiga bulan ada penyelesaian ini, maka pemilik tanah akan melakukan penutupan jalan tersebut.


Sembari menunggu tanggapan dari pihak pemerintah daerah kabupaten Bima, berita ini ditayangkan oleh Media Aspirasi Online.