"Setelah mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, Presiden telah memberikan Arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dibatalkan," tegas Pramono.
Dengan demikian, seluruh program akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.
"Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," imbuhnya.
Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan akan mengetahui seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.
"Sehingga dengan mekanisme seluruh untuk vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," tulisnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kabinet juga menyampaikan Arahan tegas Presiden Joko Widodo kepada seluruh jajarannya di kabinet untuk memiliki rasa sosial dalam suasana pandemi ini.
"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya," ujarnya.
Terkait hal-hal tersebut, Presiden mengawasi semua maupun kepala lembaga untuk luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa izin dari Presiden.
"Yang dapat diperoleh dari luar negeri karena memang sesuai dengan bidang dari Menteri Luar Negeri. Yang lainnya, jika ada hal yang bersifat khusus harus hanya diberikan secara langsung dari Bapak," tegas Pramono.
Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri bagi pegawainya yang terpapar Covid-19. Pramono berharap setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.
"Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti, pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan yang akan bergabung dengan itu," Tutupnya. (MA/6).
Posting Komentar