Galian C ILegal di Duga Milik PT Citra Nusra Persada di Tambora, Ketua Lp-Kpk Bima Ntb Desak POLDA dan Pemerintah Prov Ntb


Bima ~ Media Aspirasi ~ Pada hari selasa 06/07.
Lokasi Galian C yang berada di Desa Kawinda To,i. Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, NTB. yang diduga kuat tidak memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 158.


Lokasi (Galian C) di sekitar Desa kawinda To,i. Saat awak media dan beberapa LSM terjun kelokasi beberapa hari yang lalu. dan melakukan pemeriksaan menemukan yang Diduga Ilegal milik, PT. Citra Nusra Persada tersebut masih terus beroperasi mengangkut material berupa jenis Batuan, Kerikil dan Pasir menggunakan alat Truk sebagai alat pengangkut dan alat berat lain seperti Exclavator. 


Setelah dimintai keterangan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan (LP-KPK) Bima Ntb, y ang ikut meninjau lokasi Galian tersebut. 


Dalam hal ini Ketua Lp-Kpk Bima Ntb. Amirullah S.Ikom. Menegaskan ia "Meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini POLDA NTB dan Pemerintah Ntb. Untuk segera melakukan penutupan mungkin terhadap beberapa Galian C milik PT Citra Nusra Persada, yang berlokasi di Kawinda Toi, Kecamatan Tambora. Yang diduga Ilegal atau tidak mengantongi Izin ,"Ungkapnya depan awak media ," Senin 12/07/2021.


Setelah di paparkanya hasil investigasi mereka, dan juga menemukan beberapa galian yang menurut mereka sudah kadar luas dan pemilik PT bunga raya dan pertambangan Udang tersebut, walaupun diduga sudah habis masa kontraknya mulai dari tahun 2019, PT Citra Nusra Persada tetap melakukan operasi, namun tidak melakukan perpanjangan ijin. 


Di tambahkanya juga "adapun beberapa investigasi kami bahwa di antaranya adalah Galian C dan pertambangan tersebut, yang diduga kuat ilegal dan ada yang punya izin namun belum melakukan perpanjangan izin tetapi terus melakukan galian atau tetap beroperasi," tambah ketua Lp-Kpk Bima Ntb depan awak media.


Beberapa titik Galian C yang terus melakukan operasi baik yang tidak mengantongi izin sama sekali maupun yang masa perijinanya galian nya sudah kadarluasa. Namun tetap melakukan operasi dan itu melanggar Undang-undang yang berlaku. 


Menurut Ketua Lp-Kpk "Dalam hal ini beberapa titik Galian C yang ada ini melanggar peraturan perundang-undangan UU No 4 Tahun 2009 Pasal 158 berbunyi “Setiap orang yang melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh) miliar rupiah),” tutupnya. 


Adapun pendapat warga setempat yang kami mintakan keterangannya. 


Salah seorang warga yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, "bahwasanya pertambangan dan galian itu sudah beroperasi lebih kurang 4 (Empat tahun) lebih, " tulis depan awak media. 


Kami terus berupaya melakukan upaya klarifikasi terkait pernyataan ini kepada pihak CV atau PT Pertambangan dan Galian C tersebut sehingga berita ini ditayangkan.(MA/6).