Bima ~ Media Aspirasi ~ Kantor Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Kelautan dan Perikanan Kecamatan Woha tak mempunyai Kantor dan pegawainya hanya numpang duduk di pinggir jalan. 


Pasalnya, Kantor UPTD KP Kecamatan Woha sudah di tempati oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Mataran yang ada di Kabupaten Bima. 


Informasi yang diendap oleh media ini bahwa Kantor UPTD KP Kecamatan Woha menumpang di kantor Perkebunan. Bangunan tersebut sejak 2019 tak di tempati sama sekali. Bangunan tersebut juga diduga tempat mesum dan menghisap narkoba. 


Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pers Reformasi Nasional (Sepernas) Kabupaten Bima, Syamsudin Al-Haq, SH yang ditemui, Kamis 01/12/22 mengatakan bahwa kantor RRI tersebut adalah tempat Kantor UPTD KP Kecamatan Woha namun diduga bahwa Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, Ir. Hj. Nurma saat menjabat sebagai Kadis DKP menghibahkan Kantor UPTD KP Kecamatan Woha untuk di tempati oleh kepentingan RRI Mataram yang ada di Kabupaten Bima, katanya. Pada hari kamis (01/12/2022).


Lanjutnya, atas dasar apa dugaan menghibahkan kantor UPTD KP Kecamatan Woha ke Kantor RRI?. Jangan-jangan alasan dasar dugaan dihibakan kantor tersebut adalah untuk mencari muka Kadis DKP Kabupaten Bima pada Bupati Bima atau bagaimana?, tanyanya. 


Ditambahkannya, lalu bagaimana melayani masyarakat yang punya kepentingan sejak tahun 2019 hingga kini dan pelayanan yang bagaimana diterapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima yang mau diterapkan melalui UPTD KP Kecamatan Woha?. Padahal ibu kota Kabupaten Bima ada di Woha namun Kantor UPTD KP tidak menempati kantornya yang diduga sudah dihibahkan oleh Kadisnya sendiri. "Aset DKP di tempati oleh RRI Mataram yang ada di Kabupaten Bima, kan lucu, apa tidak ada lahan dan bangunan yang lainnya?, ".

Kota Bima ~ Media Aspirasi ~ Dari Persoalan dugaan Penggelapan Aset Barang Milik Daerah (BMD), Hingga kurangnya disiplin aktifitas (Bolos) Pegawai dijajaran Setda Kota Bima menjadi bahan tanda tanya rakyat daerah ini. Belum usai peristiwa liputan media ini Pegawai diduga Bolos 28 Nopember 2022 Senin kemarin.


 Hal mencengangkan lagi pada Selasa 29 Nopember 2022 pukul 10,30 ada satu unit Mobil Dinas operasional Pejabat dijajaran Setda Kota Bima, terlihat mobil Dinas Platnya berwarna Hitam terparkir depan pintu keluar bagian belakang kantor Pemerintah Kota Bima.


Patut diduga dengan merubahnya plat merah mobil dinas dengan plat nomor berwana hitam, kerapkali disalahgunakan oleh pegawai. 


"Menurut sumber yang enggan disebut namanya cukup mengenal mobil dinas dimaksud. " Oh itu setahu saya mobil dinas "EA 1810 SY," adalah mobil dinas bagian Umum Setda Kota Bima," Ujarnya. 


Mobil dinas tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau merubah serta dipinjamkan oleh pihak lain dan memakai dalam kepentingan pribadi, bahwa itu sudah melanggar peraturan pemerintah PP No 53, PP 49 yang di ubah PP No 94. Lalu siapa yang bertanggung jawab bila ada terjadi. 


Penyalahgunaan mobil dinas secara administratif dapat dilakukan dengan mencabut izin menggunakan kendaraan dinas.


Kemudian diberikan sanksi administratif kepegawaian bilamana pejabat yang mendapatkan mobil dinas adalah pejabat yang berasal dari pegawai negeri sipil. 


Penegakan Hukum secara Represif Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


Korupsi bukan hanya mengambil uang negara, melainkan jauh lebih luas dari sekedar itu termasuk juga penyalahgunaan fasilitas yang diberikan negara, oleh karena itu penyalahgunaan mobil dinas termasuk tindak pidana korupsi.


Tindak pidana korupsi penyalahgunaan mobil dinas bukanlah merupakan delik aduan, setiap hari terjadi penyalahgunaan fasilitas mobil dinas dapat ditindak tanpa harus menunggu aduan, penyalahgunaan mobil dinas dapat memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana menyatakan bahwa.


“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan serta sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”. 


"Berdasarkan ketentuan diatas, penyalahgunaan mobil dinas dapat dijerat dengan pidana, karena memenuhi unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, yakni adanya unsur kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan," Pungkasnya. 


"Apapun alasannya itu tidak diperbolehkan, karena kendaraan yang mereka pakai milik pemerintah daerah bukan milik pribadi sehingga harus mengikuti aturan," tegas sumber tersebut kepada Londa Post 29 Nopember 2022 di belakang halaman Kantor Pemkot Bima Selasa siang tadi.


Dilansir Pantauan Londa Post diberbagai titik lokasi, ada beberapa mobil dinas dengan Kode EA....SY adalah mobil dinas operasionl instansi di Pemkot Bima terlihat ber-plat hitam. Hal ini yang menuai pro dan kontra pertanyaan ditengah masyarakat terkait penggunaan plat nomor polisi berwarna hitam yang digunakan beberapa pengguna mobil dinas.


Menurut sumber tadi, penggunaan plat nomor berwarna hitam pada kendaraan mobil dinas tersebut harusnya menjadi perhatian pejabat penanggung jawab aset dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima


“Kalau plat nomor berwarna hitam yang digunakan ada ijinnya dan resmi tidak jadi masalah, tetapi kalau mengganti tanpa ada kejelasan, pejabat pengguna aset tersebut patut dikenakan sanksi,” pinta sumber tadi.


Sekedar info Publik. Merubah  plat mobil dinas berwarna merah menjadi warna hitam adalah melanggar Undang – Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta melanggar Peraturan Kapolri Nomer 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Indentifikasi Kendaraan Bermotor. 


Adapun ke- 3 Mobil berplat EA....SY tersebut diatas, Media ini sedang melakukan investigasi mendalam untuk 2 jenis Mobdis tersebut, yang pasti menurut sumber bahwa nomor plat EA...SY yang terpampang pada 2 jenis mobil dinas, adalah mobil dinas yang diduga asset Pemkot Bima.


Pihak Sekda Kota Bima Drs. H.Muhtar Landa, hingga berita ini diturunkan, sulit dihubungi karena nomor Hp-nya sudah tidak aktif lagi. 


Sementara Kabag Umum setda Kota Bima H.Imran, S.Sos yang dihubungi, juga belum memberikan jawaban.

Bima, Media Aspirasi - Laskar Mahasiswa Dan Pemuda Ambalawi gelar aksi di depan PusKesMas Ambalawi pada hari Senin 28/11/22
Tujuan aksi aksi demonstrasi yang di lakukan oleh LMPA, menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain.

1. Tidak ada tersedianya mobil pemadam kebakaran oleh Pemerintah Kabupaten Bima dalam hal ini Bupati Bima, untuk masyarakat Ambalawi seperti layaknya kecamatan lain, dimana sudah tertuang dalam Perbup No.15 tahun 2017.

2. Kurangnya pengawasan LPJMDES yang di lakukan oleh Pemerintah Kecamatan balawi, dalam hal Camat Ambalawi, sebab ketika kurangnya pengawasan maka sama saja melakukan pembiaran pada Pemerintah Desa, untuk melakukan penggelapan Terhadap Anggaran Dana Desa (ADD), padahal telah tertuang dalam PP NO 17 Tahun 2018.

3. Menuntut pelayan yang terbaik oleh PusKesMas kepada seluruh masyarakat Ambalawi, karena selama ini pelayanan di Pelayanan di PusKesMas Ambalawi, jauh dari kata baik. Katanya.

Koordinator Lapangan Fafan Sofiansyah S.H menegaskan jikalau tuntuntan kami tidak di indahkan, maka yakin saja instansi terkait akan kami segel, karena semua tuntutan kami adalah hal yang urgen. Tegasnya.

Setelah Aksi Demonstrasi berahir, masa aksi berdialog dengan Pemerintah Kecamatan Ambalawi, yang di pimpin oleh Camat Ambalawi Bapak Abdul Mu'is S.Sos, di mana beliau menyanggupi segala tuntutan masa aksi, beliau berharap kerja sama yang baik dari adik - adik LMPA untuk membantu mengawasi kinerja Pemerintah Desa juga pelayana PusKesMas, agar tercipta pelayanan yang baik. Harapnya. Armin.

Bima Kota ~ Media Aspirasi ~ Setahun sudah menggegerkan jagat maya dan masyarakat saat kematian almarhumah Desy Novita Irmawati asal desa nipa kecamatan ambalawi, kabupaten bima kala itu. Minggu pada tanggal (19/12/2021) tahun lalu. Sampai pada hari ini Minggu (27/11/2022).


Kematian Desy Jasadnya yang di temukan Tergeletak di sebuah Kamar Kos-kosan tempat kejadian perkara TKP kelurahan Sadia, kecamatan mpunda, Kota Bima, provinsi nusa tenggara barat (NTB).


Misteri dalam kematian almarhumah Desy Novita Irmawati alias Desy, tinggalkan duka mendalam dikarenakan banyak desakan dari pihak keluarga dan kuasa hukum serta publik, 


kini pihak keluarga korban almarhumah Desy meminta kepada kepolisian republik Indonesia bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk mencopot Kapolda NTB, Kapolres Bima Kota Serta kasat Reskrim Mapolres Bima Kota, yang tidak ingin memberikan keterangan atas kematian korban, tentang bagaimana peran ke-empat orang ditetapkan sebagai tersangka.


"Patut diduga kuat kematian almarhumah Desy, adalah kasus pembunuhan berencana, karena pihak kejaksaan negeri raba Bima mengembalikan berkas perkara TKP kepada pihak polres bima kota, sampai saat ini belum ada titik terang," Ungkapnya, 


Sering kasat reskrim polres bima kota, memberikan tanggapan terhadap beberapa media massa, menyebutkan bahwa sudah ada (4 ) empat orang ditetapkan sebagai tersangka.


" Namun demikian, masyarakat dan Publik dibuat membingungkan oleh pernyataan-pernyataan yang di terapkan oleh kasat Reskrim Polres Bima Kota," Bingungnya.


Pada hari Senin tanggal (28/11/2022). Kapolres Bima Kota AKBP Rohadi S.I.k Bungkam untuk memberikan tanggapan tentang perkembangan proses kasus kematian almarhumah Desy Novita Irmawati asal desa nipa kecamatan ambalawi kabupaten bima, yang sudah satu tahun berjalan.


Adapun dikutip pernyataan dengan alasan, Kapolres Bima Kota menyuruh ketemu dengan pihak penyidik di Dirtipidum polres bima kota. Saat Pimred Media Aspirasi, ingin meminta klarifikasi terkait kasus kematian almarhumah Desy, kepada KBO Reskrim Polres Bima Kota. 


Dikala media Aspirasi berjumpa dengan KBO Reskrim, dirinya tidak ingin berikan tanggapan dan menghindar.


Sampai berita ini ditayangkan oleh Media Aspirasi Online, pihak kepolisian Mapolres Bima Kota tidak Menanggapi nya. Semoga jajaran kepolisian republik Indonesia bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan ketegasan pada bawahnya, kami sebagai pengiat publik bukan membenci polisi, Malah sebaliknya kami sebagai pengiat publik di anggap musuh. 


Bima ~ Media Aspirasi ~ Lembaga Pemuda Pengawasan Kebijakan (LPPK) lakukan aksi dan Gedor Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Bima. Pada hari kamis, (24/11/2022) kemarin. 


Pendiri LPPK Syuryadin menyatakan, dengan adanya polemik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Desa Madawau Kecamatan Madapangga kini tidak sedap hingga akan berpotensi terjadi konflik horizontal yang sangat besar antara masyarakat dengan masyarakat.


"Maka dengan hal ini diprediksi akan terjadi saling bertumpuhan darah atas ulahnya oknum pegawai BPN yang menerbitkan sertifikat tanah dengan asal-asalan alias sertifikat tanah bodong," Ungkap Surya.


Lanjut dia. Kuat dugaan kami ada Konspirasi busuk oknum pegawai BPN dengan perintah desa setempat, dan Nurdin, SH yang tertera dalam sertifikat tersebut dalam pembuatan Dokumen Permohonan, Pengukuran hingga penerbitan sertifikat.


"Pada saat pengukuran tanah Bapak Muhtar Yasin merupakan ahli waris dari bapak Yasin dan Yasin anak kandung Bapak Tenu sebagai pemilik tanah serta Bapak Muhtar masih menguasai tanah tersebut sudah puluhan tahun, memiliki SPPT, yang setiap tahunnya tetap membayar pajak  sampai hari ini," Bebernya. 

Ironisnya, penerbitan sertifikat atas nama Nurdin, SH sedangkan oknum ini tidak pernah menguasai tanah dan bukan Putra asli Madawau, malainkan asal desa bolo kecamatan Madapangga berdomisili di Mataram yang bergelutik sebagai lawyer, namun memberitahukan atau dilibatkan dalam pengukuran tanah dari BPN maupun dari pemerintah setempat. 


"Dalam pembuatan dan penerbitan sertifikat yang tidak sesuai prosedur dan Undang-undang berlaku, oleh karena itu kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten bima harus membuka kembali, jangan membiarkan para mafia tanah merajalela dimuka bumi Bima ramah ini," tutur Surya Ghempar selaku Pendiri LPPK.


Sambungnya, Kami dari Lembaga Pemuda Pengawas Kebijakan (LPPK) menduga kuat Penerbitan sertifikat atas nama Nurdin, SH yang tertera di Sertifikat tersebut tanpa menguasai sejumlah bidang tanah dan tanpa memiliki SPPT Tanah.


"Sedangkan Tanah Almarhum Karim, Nuraini, dan Samsudin merupakan anak Kandung Muhammad sebagai pemilik tanah dan menguasai tanah sekaligus ahli waris, jangan sampai kami menuding bahwa otak Dibalik Mafia Tanah adalah BPN," Kesalnya. 


"Tanah tersebut juga sudah ada surat eksekusi dari pengadilan Negeri Raba Bima, terapi sekarang muncul sertifikat tanah atas nama orang lain yaitu Nurdin, SH".


"Penerbitan sertifikat atas Nurdin, SH tersebut tidak melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku dan ada indikasi konspirasi terselubung antara oknum BPN kabupaten Bima serta oknum Pemerintah Desa setempat, dan atas nama Nurdin, SH di sertifikat tersebut," Pungkasnya (Red/MA/06).

Adapun massa aksi melakukan pembakaran ban bekas di depan halaman dan didalam halaman Kantor BPN Kabupaten Bima.


Massa aksi menyampaikan dalam Orasi bergiliran dan dikawal ketat oleh personil kepolisian Polres Bima.


Maka kami nyatakan Sikap dalam Tuntutan kami : 1. Pertama Mendesak Kepala BPN kabupaten Bima Segera Batalkan Penerbitan Sertifikat tanah di Desa Madawau atas nama Nurdin, SH.


2. Kedua Mendesak Kepala BPN Kabupaten Bima segera evaluasi dan copot oknum pegawai Bagian Penerbitan Sertifikat tanah yang terlibat penerbitan sertifikat tanah atas nama Nurdin, SH. jelas Surya Ghempar merupakan juga Orator Ulung kini kembali di atas mimbar Rakyat.


Pantauan langsung awak media ini di lapangan, Situasi Pendemo dalam keadaan damai meski terjadi Pembakaran Ban Bekas di Halaman Kantor BPN Kabupaten Bima, suasana cukup panas seketika tapi bisa diminimalir oleh keamanan.


Kemudian tak lama Pihak Kepolisian berusaha untuk membantu menjadi Penghubung dan Alhamdulillah Kepala BPN Kabupaten Bima bersedia menerima Audiensi dari Para Pendemo itu.


Dalam Audiensi tersebut Perwakilan Pendemo, mengungkapkan sesuai dengan tuntutan di atas, kemudian selanjutnya Kepala BPN Kabupaten Bima meminta kepada mereka untuk Mengajukan Surat Keberatan dan Permohonan Pemanggilan dan atau Permohonan Audiensi dengan Para Pihak.


Pantauan wartawan, Pendemo pun sepakat untuk menyusun segera, Surat itu dan Kepala BPN Kabupaten Bima bersedia memediasi bersama Para Pegawai di Kantornya.

Kota Bima ~ Media Aspirasi ~ Kepolisian Sektor (Polsek) Rasanae Barat Polres Bima Kota berhasil menggagalkan peredaran ribuan butir pil tramadol di Kota Bima. Dua wanita yang diduga penjual obat keras tersebut, berhasil diamankan petugas diamankan di Mako Polsek setempat.


Operasi pembersihan wilayah hukum Polsek Rasbar dari pengaruh Narkoba ini, digiatkan petugas yang dipimpin langsung Kapolsek AKP Suhatta, Jumat (18/11). Bersama tiga anggota Tim Opsnal, Kapolsek AKP Suhatta berhasil menangkap terduga pemilik 1.200 butir pil tramadol.


"Kami tangkap pada pukul 17.45 Wita di salah satu ekspedisi di Kota Bima," kata Kapolsek Rasbar AKP Suhatta.


Dua wanita terduga pemilik ribuan butir Tramadol itu berinisial WI (32 thn), seorang ibu rumah tangga asal Kelurahan Sarae dan IN (19 thn) asal Kota Bima. Kini, keduanya diamankan di Mapolsek Rasbar.


Suhatta membeberkan kronologi penangkapan tersebut. Awalnya, pada Kamis (17/11) sekitar pukul 19.00 Wita, Ia mendapat informasi ada pengiriman barang berupa 1 kardus yang berisi obat jenis tramadol. 


Kapolsek AKP Suhatta kemudian melakukan Matbar di lokasi guna mempermudah di dalam penangkapan. Pada Jum.at (18/11) pukul 17.00 Wita, Kapolsek bersama tiga Anggota Tim Opsnal melakukan penyanggongan terhadap dua pelaku yang saat itu sedang mengambil barang disalah satu expedisi yang ada diwilayah Kota Bima 


"Dengan penangkapan tersebut kedua pelaku langsung diamankan bersama barang bukti dan diserahkan ke penyidik Polsek Rasanae Barat dan selanjutnya untuk diserahkan kepada Satres Narkoba Polres Bima Kota," ungkap Suhatta. (*)

Bali ~ Media Aspirasi ~ Pada tanggal (15/11/2022). Ruslan H. Ismail, mengatakan dengan Rahmat Allah SWT, segenap mengenai perjalanan yang di Denpasar Bali, kemarin dalam rangka pelantikan dan penyerahan SK Organisasi Masyarakat ( ORMAS ) Gabungan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) Provinsi Bali.


Alhamdulillah sambil dengan acara pelantikan bersama rekan-rekan, baik itu ada kawan dari Australia Kanada dan Prancis, yang turut hadir.

Adapun nama-nama Pengurus Pimpinan Cabang DPC, Provinsi Bali, Ketua Edi Susanto, Sekertaris Zainul Arifin dan Bendahara Husain.


"Saya kebetulan membentuk tim kemenangan calon presiden Ruslan H. Ismail untuk di wilayah Bali," Ungkap Ruslan H Ismail pada media Aspirasi, Kamis ( 17/11/2022).


Lanjutnya. Jadi sambil pembentukan dan pelantikan gaib Bali itu, dirinya berharap kepada dewan pengurus agar menjaga dengan baik amanat ini. 


"Sekaligus acara pelantikan relawan kemenangan rusan H. Ismail untuk wilayah provinsi Bali bertempat di Kute Bali," Ujarnya.


Kemudian pada hari Kamis (17/11/2022). Gabungan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) 212, DPD Provinsi Jawa Barat, Adakan rapat kerja turut dihadiri Ketua 1 DPP, Doni Eka putra. Sekum DPP Rahmat Muslim. Ketua 2 DPP Ruslan H. Ismail. Sekjen Jawa barat Didi SH Bendahara Derian Rahmat Utra dan dewan pengurus divisi, serta Ketua-ketua DPC se-Jabar.


Selaku Ketua 2 Ruslan H Ismail menyampaikan siap membangun sinergitas dengan semua elemen masyarakat di provinsi jawa barat. 


"Sinergitas sesama organisasi masyarakat dan Pemerintah itu sangat penting dilakukan, guna menciptakan suasana wilayah yang kondusif," ucapnya.

Adanya Ormas ini, bertujuan untuk bergerak di bidang sosial yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan dan ikut serta mendukung program Pemerintah baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Pemerintah Daerah.


"Kita semua, siap bersinergi dengan semua elemen masyarakat, baik itu TNI-Polri maupun Pemerintah Daerah di wilayah Propinsi Jabar, dan bukan saja Jawa barat tetapi di seluruh Indonesia," Ucap Ruslan H Ismail.


Berdirinya Ormas GAIB 212 ini bukan untuk mencari popularitas perkumpulan atau kelompok tertentu, melainkan kami bergerak di bidang kegiatan positif guna bisa membantu sesama sesuai kemampuan.


Ditempat yang sama, Didi SH Selaku Sekjen mengatakan, bahwa Gabungan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) 212, akan selalu konsisten bergerak demi kepentingan masyarakat dan meminta kepada jajarannya agar tetap selalu kompak dalam segala bidang terutama dalam hal membantu sesama.


"Mari kita dukung program Pemerintah dan bagi para anggota maupun pengurus agar tetap kompak dan solid terhadap sesama," ungkap. Didi SH


Lanjut dikatakan Didi SH, berharap kepada seluruh anggotanya agar bisa menjaga nama baik ormas GAIB 212 terutama DPC di kabupaten-kabupaten di wilayah Jawa barat.


"kepada semua anggota bisa menjaga almamater dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan guna membaktikan diri bagi masyarakat," pungkasnya. (Red/MA/Aryadin).

Bima ~ Media Aspirasi ~ Sumber Pemuda kecamatan Sape, Kabupaten Bima, yang biasa disapa Ompu Jenggo, menyoroti dalam kepemimpinan Gubernur NTB. Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd. (Zul-Rohmi) yang memasuki akhir tahun 2022 setidaknya harus memberikan kesan yang baik.


"Apalagi dalam program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Program beasiswa NTB gemilang di lapangan banyak terjadi kecurangan yang di lakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab baik beasiswa dalam negeri maupun beasiswa luar negeri," Ungkap Ompu Jenggo. Pada Sabtu malam (12/11/2022).


Lanjut dia, beasiswa NTB gemilang di bawah kepemimpinan Zul-Rohmi tahun 2022 mencapai 3671 manusia dengan kategori beberapa item Beasiswa baik beasiswa miskin berprestasi (BMB) dengan 702 orang, beasiswa Stimulan unggulan (BSU) sebanyak 1252 orang, beasiswa Stimulan kerjasama (BSK) 1717 orang, dan beasiswa luar negeri sebanyak 411 orang.


"Banyak yang mendapatkan beasiswa namun tidak memenuhi persyaratan dan kualitas manusia bahkan tidak mendaftarkan diri bisa mendapatkan beasiswa, ini menandakan calon cendekiawan muda mengalami kemunduran yang disetel oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan membawa pengalaman-pengalaman buruk dalam proses pelaksanaan memajukan NTB ke depan," Paparnya.


Program beasiswa NTB gemilang bukan berdasarkan kualitas sumber daya manusia (SDM) tapi berdasarkan kepentingan dan titipan berbagai pihak baik lembaga swadaya manusia (LSM), partai politik (PARPOL), Dewan perwakilan rakyat (DPR), organisasi kemasyarakatan (ORMAS), organisasi kepemudaan (OKP) tokoh-tokoh dan lain-lainnya demi NTB ini stabil dalam kritikan.


"Setiap yang mengajukan beasiswa berdasarkan SPP masing-masing calon penerima beasiswa, Mirisnya dalam pemerintah gubernur NTB banyak melakukan pemotongan, misalkan yang bayar kuliah 5 juta terus yang cair 2 juta, hal ini perlu diduga bahwa pemerintah gubernur NTB juga bermain dalam pencucian uang," Ujarnya.


Bahwa ini merupakan korupsi anggaran beasiswa NTB. Pembagian beasiswa NTB banyak yang tidak merata ada yang 2 juta, ada yang 4 juta ada yang 5 juta dan bahkan ada yang 8 juta. 


"Pembagian beasiswa ini bukan berdasarkan banyak dan sedikitnya masalah (SPP) tapi patut diduga ini berdasarkan desakan cecungu-cecungu didalam, siapa yang paling berpengaruh dan dekat dengan pemerintah NTB," Kesalnya.


Program beasiswa NTB gemilang menjadi program bisnis antara yang mau sekolah dengan orang di dalam, atau tukar guling kepentingan manusia dan berakhir dengan bagi-bagi jatah, sehingga beasiswa yang di dapatkan bukan berakhir pada pembayaran sekolah (SPP) tapi hanya untuk kebutuhan sementara atau hanya menghambur-hamburkan anggaran NTB.


Tambah dia, Gubernur NTB harus evaluasi dalam menyediakan program beasiswa NTB gemilang, praktek kepentingan seperti ini memalukan apalagi dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk NTB bertarung di nasional 10 tahun ke depan.


"Sebagai daerah tertinggal NTB harus menyiapkan sumber daya manusia yang kualitas dalam mempresentasikan dan memajukan NTB, banyak generasi-generasi NTB yang berkualitas tapi tidak mendapatkan beasiswa, (Red/MA)  hal ini gubernur NTB harus bersikap terhadap proses pelaksanaan pencairan beasiswa dan proses persyaratan secara administrasi harus teratur berdasarkan sistem negara yang baik," Pungkasnya, Ompu Jenggo. 


Demi keseimbangan pemberitaan Media Aspirasi tetap profesional melakukan klarifikasi dan memintai tanggapan. Sembari menunggu tanggapan Gubernur NTB, berita ini ditayangkan oleh Media Aspirasi. (Aryadin Pimred Aspirasi)

Bima ~ Media Aspirasi ~ Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran Ke-28 Tingkat Kabupaten Bima yang berlangsung selama sepekan dari tanggal 4 sampai dengan 10 November 2022 yang dipusatkan di arena utama Lapangan Sepakbola Desa Panda Kecamatan Palibelo yang ditutup secara resmi oleh Wakil Bupati Bima Dahlan M. Noer Kamis(10/11), menempatkan Kecamatan Bolo sebagai Juara Umum.


Predikat tertinggi tersebut diraih setelah kafilah kecamatan Bolo berhasil meraih 4 medali emas, 4 perak dan 0 perunggu dengan jumlah nilai 32.


Pada acara penutupan juga dihadiri Kapolres Bima AKBP Heru Sasongko, SIK, Sekda Drs. H.M. Taufik HAK, M.Si yang juga Ketua LPTQ Kabupaten Bima, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bima, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima, Para Staf Ahli dan Asisten dan Pimpinan OPD tersebut, Wabup Dahlan memberikan apresiasi kepada tuan rumah.

     “Terima kasih kepada Camat, Muspika, Aparat TNI/Polri dan seluruh masyarakat Kecamatan Palibelo, dalam penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) ke-28 Tingkat Kabupaten Bima telah menjadi tuan rumah yang baik dengan menunjukkan komitmen bersama menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan STQ berlangsung. 


Demikian halnya secara secara khusus kepada para panitia lokal yang telah bekerja keras membangun arena yang sangat megah ini dan melayani para tamu undangan selama penyelenggaraan STQ berlangsung.


“Tidak lupa juga menyampaikan terima kasih kepada para dewan hakim yang telah bertugas memberikan penilaian kepada qori/qariah pada semua mata lomba STQ ke-28 tahun ini.” Ujar wabup dahlan.


     Terakhir dalam sambutannya, Wakil Bupati Dahlan M.Noer juga mengucapkan selamat kepada Kafilah Kecamatan Bolo yang telah berhasil meraih juara umum, semoga prestasi ini dapat menjadi motivasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas baca tulis Al Qur’an dan dapat mempertahankan prestasi ini pada STQ berikutnya.


Penampilan beragam atraksi seni baik marawis, shalawat dan Qasidah dan penyerahan piala bergilir oleh Wakil Bupati Drs H. Dahlan M.Noer kepada Camat Bolo Dra. Hj Arabiah dan kecamatan lainnya menandai berakhirnya seluruh rangkaian STQ yang berlangsung selama sepekan tersebut. 


Sumber ; Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda, Suryadin S.S, M.Si

Bima ~ Media Aspirasi ~ Meski penetapannya masih beum kelar. Padahal selain pemilihan presiden, Pemilu 2024 juga memilih wakil rakyat, hari pencoblosannya bersamaan pula yaitu pada tanggal (14 Februari 2024).


Nih simak Calon Legislatif (Caleg) terpopuler yang Viral, maju untuk menduduki di Gedung DPR RI/Senayan. Dapil NTB 1, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. 


Muhamad Firdaus Oiwobo SH, meraih kepercayaan penuh oleh ketua umum partai Nasdem untuk maju merebut kursi ke DPR RI/Senayan, di Dapil NTB 1.


Sosok pengacara Coboy yang biasa disapa Firdaus Oiwobo, adalah putra asli Bima, desa maria, kecamatan wawo, kabupaten Bima, merupakan seorang perusahaan dan beberapa organisasi didirikan serta menjabat sebagai ketua umum, dan sosok ini memiliki jaringan pergaulan serta bisnis, tidak diragukan lagi.


Pengacara Coboy, Muhamad Firdaus Oiwobo SH, Saat konfirmasi wartawan di Jakarta, mengatakan maju karena diamanahkan partai dan juga sebagai sarana untuk mengabdi kepada masyarakat, khususnya masyarakat di kampung halaman pada umumnya se-pulau Sumbawa.


“Saya ini kader, apapun keputusan partai, tentulah ini merupakan perintah yang harus dilaksanakan,” Ujar Firdaus Oiwobo, sabtu (12/November/2022). 


Bagi Muhamad Firdaus Oiwobo, politik itu adalah seni dan silaturahmi. “Maju jadi Caleg tentu peluang bersilaturahmi dengan warga di Dapil NTB 1 semakin erat," Ungkapnya. 


Dengan majunya sebagai Caleg DPR RI, Muhamad Firdaus Oiwobo SH, tentu peta politik Dapil NTB 1 ini akan berpengaruh.


“Makin ketat lagi pertarungan Dapil NTB 1 ini dengan dipastikannya Firdaus Oiwobo maju sebagai Caleg DPR RI pada pemilu 2024, apalagi beberapa incumbent akan bersaing kembali” Ungkap Jaidun berasal dari kabupaten dompu.


Saat ini kabarnya selain jaringan relawan militan, suara sudah terbentuk di banyak daerah basis.


“Insya Allah majunya bang firdaus Oiwobo akan meraih suara signifikan untuk ke DPR RI pada Pemilu 2024,” Ujar Ardiansyah Pemuda desa lanta barat, kecamatan lambu, kabupaten bima.


Kami sebagai pemuda, sangat merindukan sosok bang firdaus Oiwobo, untuk hadir ditengah-tengah masyarakat dapil NTB 1, bahwa ini akan mengantarkan demi merebut kursi legislatif tersebut. (Red/MA/Aryadin)

Media Aspirasi

{picture#https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/28058894_154659935237247_4957512967608122509_n.png?oh=e15685f3106e957bc4d1d59cfa11f58c&oe=5B124344} Media online dari koran cetak Media ASPIRASI, yang merupakan media lokal di Bima, Nusa Tenggara Barat. Dengan Motto "Mengupas Data Penuh Fakta" {facebook#https://www.facebook.com/mediaaspirasi/} {twitter#https://twitter.com/MediaAspirasi} {google#https://plus.google.com/117226584361409169797}

Aden KT

{picture#https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p160x160/18814149_1215037451951634_2575455190579377800_n.jpg?oh=ec906f093d30d091ff2f320adccd3d0e&oe=5B0872D2} Admin Website sekaligus penulis di Media ASPIRASI .online {facebook#https://www.facebook.com/mustamin.mnur} {twitter#https://twitter.com/} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.